WATER BALANCE SOFTWARE

16 04 2010

HW’S WAT-B is software for Water Balance calculation from rainfall and evapotranspiration data. HW’s WAT-B is easy to be used and also it could be used and compatible in all versions of Windows (including Windows Vista and Windows 7).  Unfortunately this software only has image file as an output (printscreen image) and this software couldn’t be used as database software. Overall, this software is very useful for compiling Water Balance report.

This software is free, click this link below to download it

Download HW’S WAT-B





PERILAKU WARGA DAS

16 04 2010

Perilaku Warga DAS

Banjir, kekeringan, degradasi lahan, dan pencemaran kualitas air yang terjadi di  satu wilayah DAS pada dasarnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari kumpulan perilaku dan akumulasi perilaku warga di DAS yang bersangkutan.

“Mengapa petani-petani di satu DAS tidak mempraktekan teknik konservasi tanah dan air di persil lahannya?”

“Mengapa masih ada warga DAS yang membuang sampah ke sungai?”

“Mengapa sebagian warga DAS membangun sumur resapan atau lubang resapan biopori di persil pekarangan rumahnya dan sebagian lainnya, bahkan terbanyak, tidak melakukannya?”

“Mengapa sebagian warga DAS memelihara tanaman yang ditanaman dalam rangka Gerhan dan sebagian lainnya tidak peduli?”

“Mengapa sebagian warga DAS konsisten mengikuti aturan tentang koefisien dasar bangunan (KDB) dan sebagian lainnya melanggar?”

“Apakah setiap warga mengetahui di DAS mana ia tinggal?”

Ikhtiar untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu tampaknya alpa kita lakukan secara serius. Kita lebih asyik melakukan berbagai kajian skala DAS, membuat simulasi dengan menggunakan berbagai software pemodelan, dan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi dengan pendeatan biofisik, ketimbang berupaya memahami apa yang berada dalam konstruksi berpikir para petani, konstruksi berpikir para warga pemilik persil lahan permukiman, dan terutama konstruksi berpikir di kalangan birokrasi.

Seorang profesor di bidang  kehutanan, setelah bergulat panjang dengan berbagai aspek yang berkaitan dengan kehutanan sampai pada satu kesimpulan: “Forest management is not about trees. It’s about people.”

Profesor Emeritus Sitanala Arsyad, mantan rektor IPB, dan penulis buku: “Konservasi Tanah dan Air”, ketika memberikan sumbangan tulisan dalam Buku Bunga Rampai Konservasi Tanah dan Air rangka Kongres MKTI akhir tahun 2007, membuat tulisan” “Dimensi Manusia dalam Konservasi Tanah dan Air.”

Ada satu pengakuan yang tulus yang dikemukakan dalam tulisan itu: “Meskipun penelitian mengenai metode atau teknologi yang berkaitan dengan konservasi tanah dan air  yang bertujuan mencari  teknologi untuk mencegah kerusakan tanah dan meningkatkan produktivitas lahan telah berjalan sekitar 40 tahun di Indonesia, penerapan hasil penelitian mengenai teknologi konservasi tanah dan air di Indonesia masih sangat minimum. Tingkat dan luas areal tererosi bertambah, sedangkan produktivitas pertanian lahan kering tidak banyak meningkat.”

Lebih lanjut diakui: “Jika aspek sumberdaya fisik alami yang mempengaruhi erosi cukup banyak diteliti, penelitian aspek manusia dari masalah erosi di Indonesia sangat sedikit atau mungkin tidak ada.” (Arsyad, 2007).

ADOPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENERAPAN TEKNIK REHABILITASI LAHAN DAN KONSERVASI TANAH (RLKT)

(Kasus di Desa Wanadri, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara)

People Soil Conservation Technological Adoption and Participation in Implementation of Land Rehabilitation (A Case Study in Wanadri Village, Bawang Sub District, Banjarnegara District, Central Java Province)

Oleh/by: D.R. Indrawati, N. Haryanti, T. M. Basuki, B. Haryadi, dan M. Sidiq

(Prosiding Hasil Litbang ‘Rehabilitasi Lahan Kritis’ Banjarnegara, 6 Desember 2003)

ABSTRACT

The enlargement of critical land especially in non-forest area does not followed with the land rehabilitation effort. This condition is not only influenced by the compatibility of the applied technology with the physical condition, but also with the socio economic condition (problem).
The research objective is to investigate people adoption and participation in application of the suggested land rehabilitation technique, soil conservation technique and the influencing factors. The research is conducted in Wanadri village, Bawang Sub District, Banjarnegara District. In that village is developed two research plots, namely: 1). critical land rehabilitation and 2). soil conservation. The two research plots was developed on dry land area. Interview, group discussion, and observation are applied on data collecting. Data are analyzed with qualitative description method. The result shows that: 1) people is lack of knowledge about land rehabilitation and soil conservation. This condition is showed by the applied farming system that still  growth annual cropping in the slope area without conservation; 2) From the institutional aspect, there are no institution and norm related with land rehabilitation and soil conservation; 3) Generally, the approach used in implementation of land rehabilitation and soil conservation is top down without people involvement in planning; 4) People adoption to the offered innovation is in evaluation level and people participation in land rehabilitation and soil conservation is low. Therefore, the extension should be activated and followed with the development of some demonstration plot made by local government. Hopefully, people can see the plots, aware with the technology, apply and adopt the technology.
Keywords: Critical land, Adoption, Participation, Land Rehabilitation and Soil Conservation.

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk maka meningkat pula kebutuhan masyarakat terutama akan pangan. Namun di sisi lain, luas lahan pertanian justru semakin sempit karena dengan meningkatnya jumlah penduduk meningkat pula permintaan lahan untuk pemukiman, industri, perkantoran, pendidikan dan pemanfaatan lahan di luar sektor pertanian lainnya. Hal tersebut akan mengakibatkan penggunaan lahan marginal untuk kegiatan pertanian yang melebihi daya dukungnya. Pemanfaatan lahan marginal secara berlebihan dengan pengolahan tanah yang kurang sesuai dengan kaidah konservasi tanah akan menurunkan produktivitas lahan, meningkatkan erosi dan mengakibatkan lahan menjadi tidak produktif dan bahkan kritis.

Luas lahan kritis di Indonesia menurut Departemen Kehutanan (2000) mencapai 23.242.881 ha, dimana untuk lahan kritis di luar kawasan hutan mencapai 15.106.234 ha. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah lahan kritis adalah rehabilitasi lahan dan konservasi tanah. Namun mengingat lahan kritis di luar kawasan hutan pada umumnya merupakan lahan masyarakat, dalam upaya rehabilitasinya diperlukan peran serta (partisipasi) masyarakat.. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut, pemerintah telah mencanangkan gerakan penghijauan sejak tahun 1961. Namun demikian, laju kegiatan rehabilitasi lahan, khususnya di luar kawasan hutan melalui penghijauan hanya mencapai 400.000 – 500.000 ha per tahun (Departemen Kehutanan, 2000). Dilihat dari sasarannya, kegiatan rehabilitasi yang telah dilakukan tersebut masih jauh dari yang diharapkan.

Rendahnya tingkat keberhasilan upaya rehabilitasi lahan kritis tersebut terjadi antara lain karena tidak cocoknya teknologi konservasi yang dianjurkan dengan keadaan biofisik dan sosial ekonomi setempat, sehingga sulit diterima petani (Agus 1997b dan 1998b dalam Agus dan Adimihardja, 1998). Suatu teknologi baru yang diperkenalkan kepada masyarakat akan berkembang jika diadopsi dan ada partisipasi dari masyarakat. Untuk itu, perlu diketahui tingkat adopsi dan partisipasi masyarakat dalam penerapan teknik RLKT yang dianjurkan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

II. METODE PENELITIAN

A. Lokasi

Kegiatan dilakukan di Desa Wanadri, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjanegara yang secara pembagian DAS masuk dalam wilayah Sub DAS Sapi.
Lokasi tersebut dipilih karena di sana sedang dilakukan 2 (dua) kegiatan uji coba teknik RLKT yaitu :

  1. Teknik Rehabilitasi Lahan Kritis yang dilakukan pada 2 (dua) mikro DAS di Blok Saga. Adapun perlakuan yang diterapkan adalah pengapuran, pemberian pupuk kandang, penanaman gliricidae, trucuk bambu dan tanaman keras (jati, petai, jenetri dan merica). Perlakuan tersebut di samping utnuk mengurangi laju erosi dan meningkatkan kesuburan tanah, juga untuk peningkatan pemanfaatan lahan (Basuki, dkk, 2003).
  2. Teknik Konservasi Tanah pada Lahan Kering di Blok Jambon dan Kali Gintung. Perlakuan yang diterapkan adalah teknik konservasi tanah secara mekanis (perbaikan teras dan SPA), secara vegetatif (rumput pada tampingan teras dan tanaman keras) serta pemupukan (Haryadi, dkk, 2003).

B. Pengumpulan dan Analisa Data

Data dikumpulkan melalui wawancara dengan responden yang terdiri dari petani peserta plot uji coba (9 orang) dan masyarakat sekitar lokasi kegiatan (20 orang), diskusi kelompok dengan masyarakat sekitar lokasi kegiatan serta pengamatan lapangan. Adapun parameter yang diamati adalah pengetahuan,
pandangan, penerimaan dan kemampuan masyarakat untuk menerapkan teknik RLKT yang diterapkan serta keterlibatan masyarakat mulai dari perencanaan kegiatan RLKT termasuk di dalamnya tingkat keswadayaan masyarakat. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dideskripsikan secara kualitatif.

III. SISTIM USAHATANI DAN UPAYA RLKT YANG TELAH DITERAPKAN MASYARAKAT

Lahan pertanian di Desa Wanadri terdiri dari lahan tegal. Pada umumnya lahan tersebut ditanami tanaman semusim seperti jagung, ketela pohon dan kacang tanah, dimana jenis tanaman yang paling dominan adalah ketela pohon. Jenis-jenis tanaman tersebut dipilih karena faktor kebiasaan atau karena tanaman tersebut sudah membudaya dalam masyarakat. Sedang untuk tanaman ketela pohon karena didukung dengan adanya pasar berupa pabrik tapioka di sekitar lokasi kajian. Namun saat ini, masyarakat juga sudah mulai menanam cabe dengan pertimbangan tanaman cabe dapat memberikan pendapatan yang lebih tinggi.

Melihat kelerengannya yang cukup curam, lahan tersebut sebenarnya tidak sesuai untuk tanaman semusim dan lebih tepat untuk tanaman keras. Akan tetapi pada umumnya petani tetap bertahan untuk menanam tanaman semusim dengan alasan hasil lahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Walaupun masyarakat menyadari bahwa penggunaan pupuk semakin lama semakin bertambah, masyarakat juga belum melakukan upaya konservasi tanah pada lahan tegalnya. Kalaupun ada sebagian masyarakat yang telah membuat teras, bentuk teras pada umumnya masih belum sempurna (teras miring keluar), sehingga erosi yang terjadi masih tinggi. Kenyataan tersebut mencerminkan masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya upaya RLKT dan diduga kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap upaya RLKT akan membawa implikasi negatif pada penerapan praktek RLKT pada lahan miliknya.

IV. TINGKAT ADOPSI MASYARAKAT TERHADAP TEKNIK RLKT YANG DIPERKENALKAN

Adopsi dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku baik yang berupa pengetahuan (cognitive), sikap (affective), maupun ketrampilan (psychomotoric) pada diri seseorang setelah menerima “inovasi” yang disampaikan (Pusluh, 1997). Sedang inovasi sendiri menurut Mardikanto (1988) adalah sesuatu ide, perilaku, produk, informasi dan praktek-praktek baru yang belum banyak diketahui, diterima dan digunakan/ diterapkan/dilaksanakan oleh sebagian besar warga masyarakat dalam suatu lokalitas tertentu, yang dapat digunakan atau mendorong terjadinya perubahan-perubahan di segala  aspek kehidupan masyarakat demi terwujudnya perbaikan-perbaikan mutu hidup setiap individu dan seluruh warga masyarakat yang bersangkutan.

Proses adopsi yang dimuali dari penyampaian inovasi sampai dengan terjadinya perubahan perilaku melalui beberapa tahapan. Tahapan yang dilalui dalam proses adopsi tersebut menurut Pusat Penyuluhan Kehutanan (1997) yaitu : (1) sasaran mulai sadar tentang adanya inovasi (awareness); (2) tumbuh minat yang biasanya ditandai dengan keinginan bertanya dan mengetahui lebih banyak tentang inovasi (interest); (3) memberikan penilaian terhadap baik/buruk atau manfaat dari inovasi (evaluation); (4) mencoba dalam skala kecil (trial) dan (5) menerapkan dengan penuh keyakinan (adoption).

Disamping itu, kecepatan masyarakat mengadopsi suatu teknologi dipengaruhi oleh beberapa hal (Pusluh, 1997) yaitu :

  1. Sifat inovasi yang ditawarkan yaitu sifat intrinsic (yang melekat pada inovasinya) antara lain keunggulan teknis, ekonomis dan budaya; mudah tidaknya dikomunikasikan dan diamati; serta sifat ekstrinsik yang mencakup kesesuaian lingkungan setempat dan tingkat keunggulan relatif disbanding teknologi yang sudah ada.
  2. Sifat sasaran yaitu cepat atau tidaknya sasaran mengadopsi suatu inovasi.
  3. Cara pengambilan keputusan (individu atau kelompok).
  4. Saluran komunikasi yang digunakan (media massa, kelompok atau media antar pribadi).
  5. Keadaan penyuluh yaitu tergantung bagaimana kegigihan dan kerajinan penyuluh dalam menyampaikan inovasi.
  6. Sumber informasi antara lain media massa, penyuluh, teman, tetangga, pedagang dan lain-lain.

Dalam kegiatan ini, inovasi yang disampaikan dan diharapkan diadopsi oleh masyarakat adalah teknik rehabilitasi lahan dan konservasi tanah sebagai berikut :

  1. Teknik rehabilitasi lahan kritis dengan perlakuan pengapuran, pemberian pupuk kandang, penanaman gliricidae, trucuk bambu dan tanaman keras (jati, petai, jenetri dan merica). Perlakuan tersebut disamping untuk mengurangi laju erosi dan meningkatkan kesuburan tanah, juga untuk peningkatan produktivitas lahan.
  2. Teknik konservasi tanah pada lahan kering secara mekanis (perbaikan teras dan Saluran Pembuangan Air/SPA) dan secara vegetatif (rumput pada tampingan teras dan tanaman keras) serta pemupukan.

Jika dilihat dari inovasi yang diperkenalkan, sebanarnya cukup mudah untuk diterapkan dan mudah untuk diamati karena plot percontohan ada di sekitar lahan masyarakat. Hasil pengamatan dan wawancara menunjukkan sebagian besar masyarakat sadar bahwa mereka membutuhkan teknik RLKT tersebut, namun pada umumnya masyarakat belum menerapkan teknik RLKT yang diperkenalkan. Hal ini disebabkan oleh kendala biaya dan tenaga kerja seperti pengapuran dan penanaman trucuk bambu.

Disamping itu ada alasan lain yang diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang teknik RLKT. Sebagai contoh pembuatan teras belum diterapkan karena ketakutan akan berkurangnya bidang olah. Penanaman gliricidae untuk tampingan teras juga ditakutkan akan mengganggu pertumbuhan tanaman ketela pohon yang merupakan tanaman utama. Sedang untuk tanaman keras, masyarakat sudah mulai menerapkan terutama untuk tanaman seperti petai dan sengon. Kendala utama pemasyarakatan tanaman keras adalah kurangnya inisiatif masyarakat untuk menyediakan bibit dan masih tingginya keinginan masyarakat untuk mengusahakan lahannya dengan tanaman semusim seperti ketela pohon dan kacang tanah, dimana tanaman ini secara sosial sudah membudaya dalam masyarakat.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun teknologi yang diperkenalkan tidak terlalu rumit dan mudah diamati, namun ada faktor lain yang mempengaruhi tingkat adopsi masyarakat. Dari hasil kajian diketahui bahwa faktor-faktor tersebut :

  1. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang teknik RLKT, yang menunjukkan masih kurangnya atau kurang tepatnya teknik sosialisasi mengenai RLKT kepada masyarakat. Sosialisasi sangat menentukan keberhasilan penerapan teknologi baru oleh masyarakat, dimana tujuan dari sosialisasi suatu ide baru adalah agar masyarakat bersedia menjadi agent of change dan menyadari bahwa ada sesuatu yang perlu diubah untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik.
  2. Kemampuan ekonomi masyarakat juga mempengaruhi diterapkan atau tidaknya suatu teknologi baru. Kemiskinan menyebabkan masyarakat tidak mampu menerapkan suatu teknologi untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Sebab pada umumnya teknologi yang diperkenalkan membutuhkan biaya, sementara masyarakat merasa tidak mempunyai jaminan bahwa teknologi tersebut dapat memberikan keuntungan dalam waktu yang dekat. Sedang di sisi lain mereka harus menjaga kelangsungan ekonomi rumah tangganya.
  3. Sosial dan budaya mesyarakat juga berpengaruh terhadap tingkat adopsi masyarakat, seperti budaya menanam ketela pohon yang sulit diubah, tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah serta ketersediaan tenaga kerja untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penerapan teknologi yang baru.

V. KELEMBAGAAN DALAM KEGIATAN RLKT

Secara teknis, lembaga yang langsung bertanggung jawab pada pelaksanaan RLKT adalah Dinas Kehutanan (PKT) yang saat ini menjadi Sub Dinas Kehutanan pada Dinas Pertanian. Namun dalam pelaksanaannya, harus juga dilakukan koordinasi dengan instansi lain seperti Bagian Lingkungan Hidup dan Perum Perhutani KPH Banyumas Timur. Peran dinas tersebut dalam kegiatan RLKT adalah sebagai fasilitator, motivator dan stimulator (memberikan dukungan materi/bantuan). Bantuan pada umumnya diberikan dalam bentuk bibit dan upah tanam.

Kegiatan yang telah dilakukan antara lain pembuatan kebun bibit desa (KBD), kebun rakyat, rehabilitasi teras, pembuatan dam pengendali serta penanaman tanaman lorong. Dana pada umumnya diperoleh dari pusat, sedang dana daerah (APBD) hanya merupakan dana pendukung. Hal ini menunjukkan bahwa upaya RLKT belum menjadi prioritas kegiatan pemerintah daerah.

Bantuan yang pernah diberikan untuk Desa Wanadri berupa bibit tanaman keras seperti sengon laut (Paraserianthes sp.), kaliandra (Calliandra calothyrsus) dan sengon (Paraserianthes falcataria). Namun dalam perkembangannya mengalami kegagalan karena jenis tanaman yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.

Disamping itu, tidak ada upah pemeliharaan sehingga masyarakat lebih mengkonsentrasikan kegiatannya untuk merawat tanaman semusim yang dapat segera memberikan hasil. Dari sisi kelembagaan, di Desa Wanadri tidak ada lembaga, aturan dan norma yang mengatur kegiatan RLKT sehingga saat ini masyarakat hanya melakukan sesuai pemahaman dan kemampuannya. Kelompok tani yang adapun tidak memiliki kegiatan. Disamping itu, kegiatan penyuluhan saat ini juga sudah tidak aktif lagi. Hal tersebut merupakan sebab akibat dari kondisi-kondisi yang ada di lokasi kegiatan, dimana penyuluh yang tadinya rajin memberikan penyuluhan menjadi kendor karena merasa masyarakat kurang memberi respon terhadap apa yang diberikan dan tidak berusaha untuk mencari penyebabnya. Di sisi lain, masyarakat yang semula aktif menghadiri pertemuan menjadi kendor karena merasa tidak ada masalah yang menantang dan semakin jarangnya kehadiran penyuluh. Dengan kondisi tersebut, masyarakat tidak lagi memiliki jembatan untuk dapat menyampaikan aspirasi dan permasalahannya.

Sebagai upaya menumbuhkan kembali dinamika kelompok, selain membuat plot uji coba teknik RLKT, Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Indonesia Bagian Barat (BP2TPDAS-IBB) juga telah melakukan beberapa upaya yaitu :

  1. Mengadakan beberapa kali pertemuan dengan masyarakat sekitar lokasi kegiatan sebagai sarana untuk memberikan penyuluhan dan mengetahui pemahaman masyarakat terhadap upaya RLKT.
  2. Memberikan bantuan berupa ternak kambing kepada kelompok tani dengan maksud dapat memberi tambahan pendapatan, disamping untuk membudayakan masyarakat untuk menanam rumput pada tampingan teras. Dimana aturan pengelolaan ternak diserahkan sepenuhnya kepada anggota kelompok.
  3. Mengadakan studi banding untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan petani.

VI. TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM UPAYA RLKT

Menurut Cohen dan Uphoff (1977) dalam Sumaryati (1984), partisipasi dalam pembangunan masyarakat pedesaan adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana caranya, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program dan keputusan dengan menyumbangkan beberapa sumber daya atau bekerjasama dalam organisasi/kegiatan tertentu, bagian manfaat dari program pembangunan, dan/atau keterlibatan masyarakat dalam upaya evaluasi program. Oleh karena itu, pengukuran partisipasi dilakukan dengan melihat keterlibatan para pihak dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pemeliharaan/pemanfaatan hasil kegiatan.

Namun demikian dalam implementasinya, kegiatan yang partisipatif terkadang harus melalui proses yang panjang karena beberapa persoalan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Conyers dalam Slamet (1993) menyatakan bahwa seringkali kegiatan partisipatif terkendala oleh tidak adanya keinginan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : 1) manfaat yang dirasakan, biaya yang harus dikeluarkan dan resiko yang harus dihadapi (Bryant, 1983); 2) variabel demografi seperti umur, status perkawinan dan pendidikan (Civilize dalam Sumaryati, 1984); 3) tingkat pendapatan, pekerjaan, pendidikan dan luas lahan yang diolah (Atienza dan Antonio dalam Sumaryati, 1984); serta 4) karakteristik petani (umur, pendidikan, status sosial, lama pengalaman), tingkat pendapatan, kondisi fisik lapangan, sumber informasi dan tipe ajakan (Kristanto, 1993).

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan RLKT, dinas terkait sudah mulai mencoba melibatkan masyarakat dalam tahapan perencanaan kegiatan RLTK. Hanya saja pada waktu pelaksanaan proyek penghijauan, jenis tanaman keras sudah ditetapkan oleh pusat, sehingga proyek mengalami kegagalan karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contoh lain upaya peningkatan partisipasi masyarakat adalah kesepakatan yang mewajibkan masyarakat untuk menanam rumput gajah pada bibir teras dan bagi yang tidak menanam akan dikenakan sanksi. Namun kenyataannya, sanksi tidak diterapkan pada pelanggar aturan, bahkan banyak rumput gajah yang telah ditanam hasilnya dicuri orang. Hal ini menimbulkan keengganan bagi masyarakat untuk melakukan upaya konservasi tanah tersebut.

Belajar dari pengalaman tersebut, pihak BP2TPDAS-IBB mencoba untuk menjaring keinginan masyarakat mengenai jenis tanaman yang dibutuhkan masyarakat, serta share apa yang akan diberikan masyarakat untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun. Dari diskusi kelompok diketahui bahwa jenis tanaman yang diinginkan masyarakat adalah petai, sengon, dan durian yang disamping sebagai upaya konservasi tanah juga ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan jalan memberikan alternatif pendapatan di luar tanaman ketela yang biasa diusahakan. Namun dari diskusi kelompok diketahui bahwa sebagian besar masyarakat masih mengharapkan bantuan baikt itu bibit, pupuk maupun upah tenaga kerja, berarti share masyarakat cukup rendah karena hanya menyediakan lahan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan RLKT yang direncanakan masih rendah.

Rendahnya tingkat  partisipasi pada penyediaan sarana konservasi antara lain dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat serta tingkat pengetahuan masyarakat terhadapa teknik RLKT. Untuk itu, perlu dilakukan pendekatan dan penyuluhan secara intensif.

VII. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

  1. Pengetahuan masyarakat mengenai kegiatan RLKT masih kurang, yang antara lain ditunjukkan dengan pola tanamnya serta belum adanya upaya RLKT yang diterapkan.
  2. Tingkat adopsi masyarakat masih sampai pada tahap memberikan penilaian terhadap inovasi yang diperkenalkan.
  3. Belum ada lembaga dan norma yang berkaitan dengan kegiatan RLKT, bahkan kegiatan penyuluhan saat ini juga sudah tidak berjalan dengan baik.
  4. Telah dilakukan beberapa upaya untuk dapat menghidupkan kembali kelompok antara lain dengan mengadakan pertemuan dengan masyarakat, pemberian bantuan ternak dan studi banding.
  5. Belum ada partisipasi yang nyata dari masyarakat dalam kegiatan RLKT.

B. Saran

  1. Salah satu upaya yang perlu diambil untuk merubah persepsi masyarakat tentang kegiatan RLKT yaitu perlu diaktifkannya kembali kegiatan penyuluhan, namun dengan materi dan cara penyajian yang lebih menarik dan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.
  2. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian khususnya Sub Dinas Kehutanan, perlu membuat demonstrasi plot teknik RLKT sehingga masyarakat dapat melihat pola tanam yang menguntungkan ditinjau dari segi konservasi maupun ekonomi dan budaya

DAFTAR PUSTAKA

Agus, A. dan A. Adimihardja. 1998. Aplikasi Teknik Konservasi Tanah pada Lahan Kritis di Indonesia. Makalah Ekspose Hasil Penelitian Teknik Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reboisasi. Wanariset II, Kuok. Balai Penelitian Kehutanan Pematang Siantar. KUOK.

Basuki, T.M. dkk. 2003. Kajian Teknik Rehabilitasi Lahan Kritis di Areal Lahan Kering. Laporan Hasil Penelitian Balai Litbang Teknologi Pengelolaan DAS Indonesia Bagian Barat. Surakarta.

Departemen Kehutanan. 2000. Pola Umum dan Standar Kriteria Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Direktorat Rehabilitasi Lahan dan Konservasi tanah. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial. Departemen Kehutanan.

Haryadi, B. dkk. 2003. Kajian Teknik Konservasi Tanah pada Lahan Kering Palawija. Laporan Hasil Penelitian Balai Litbang Teknologi Pengelolaan DAS Indonesia Bagian Barat. Surakarta.

Kristanto, A. dan Oemarsono, H. 1993. Upaya Penanggulangan Sedimentasi pada Waduk : Model Pengalaman Pelaksanaan Penghijauan RLKT di Kabupaten Dati II Wonogiri. Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Wonogiri. Wonogiri.

Mardikanto, T. 1993. Penyuluhan Pembangunan Pertanian. Sebelas Maret University Press. Surakarta.

Pusat Penyuluhan Kehutanan. 1997. Buku Pintar Penyuluhan Kehutanan. Departeman Kehutanan.

Slamet, Y. 1993. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Sebelas Maret University Press. Surakarta.

Sumaryati. 1984. People’s Participation in The Government’s Land Rehabilitation Program in A Selected Sub Watershed of Upper Solo, Indonesia. Institute of Social Work and Community Development. University of Philippines.

KARAKTERISTIK PETANI LAHAN KERING (Studi Pada Petani Lahan Kering Desa Wanadri Kabupaten Banjarnegara)

Characteristic of Dryland Farmer (Study on Dryland Farmer at Wanadri Village Banjarnegara Regency)

Oleh/By Nana Haryanti, Tyas Mutiara B, Dewi Retna I

(Prosiding Hasil Litbang ‘Rehabilitasi Lahan Kritis’, Banjarnegara, 6 Desember 2003)

ABSTRACT

One of the opportunities in increasing food production is by utilization of dry land. Unfortunately, there some constains in developing dryland farming system namely limitation on water availability, low on land productivity, and limitation on plant species. Actually, those such constaints influenced of social, economic and cultural conditions of community. Furthermore those led to low of quality of life and low level of adoption.

This research was objectived to find out the farmer behaviors at driland farming which influenced agricultural cultivation. The research was conducted at Wanadri Village by employing observation method. Discussion method was performed to support the data analysis by using its result to recheck the field data and to reduce the researcher subjectivity.

Result of the research indicate that farmer at dryland generally are in poor condition with low education. Those characteristic have coused the transfer of information and technology processes were not running well. Therefore, farmer tend to be reluctant in accepting innovations. Besides that, farmer tend to be risk aversion and to be reluctant to partake in development activity.
Key word : farmer characteristic, dryland farming, constraint

I. PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara agraris dimana sebagian besar penduduknya memiliki matapencaharian pada sektor pertanian, Indonesia diharapkan menjadi negara yang mampu berswasembada pangan. Pada tahun 1984 Food and Agriculture Organization (FAO) menyatakan Indonesia sebagai negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri (Hamzah, 2000). Namun keadaan ini tidak bertahan lama karena kemudian Indonesia harus mengimpor kebutuhan pangan seperti, beras, jagung, kedelai, dan sebagainya. Keadaan ini terutama dipicu oleh meningkatnya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan produksi tanaman pangan. Tidak terpenuhinya produksi tanaman pangan ini dipengaruhi oleh menurunnya kualitas alam dan lingkungan, serta rendahnya perkembangan usaha tani di Indonesia. Perkembangan usaha tani ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti luas lahan, jenis tanaman,
modal, sarana produksi dan sebagainya, juga dipengaruhi oleh sifat dan perilaku dari petani sendiri. Untuk mencapai keberhasilan pengembangan suatu usaha, rupanya peranan manusia sebagai pengelola sangat menentukan.

Salah satu peluang usaha peningkatan produksi pangan adalah pemanfaatan lahan kering. Lahan kering di Indonesia mencapai luas 33,7 juta Ha (Direktorat Bina Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan, 1993, dalam Suyana, 2003). Hanya saja lahan kering memiliki karakteristik yang kurang menguntungkan seperti, terbatasnya air, rendahnya produktivitas lahan, tingginya variabilitas kesuburan tanah, terbatasnya spesies tanaman yang dapat ditanam, serta aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya yang mempengaruhi usaha pertanian lahan kering (Semaoen, 1991 dalam Hamzah, 2003). Aspek-aspek sosial budaya masyarakat meliputi, rendahnya adopsi teknologi maju, ketersediaan modal yang sangat terbatas dan infrastruktur yang tidak sebaik di daerah persawahan (Dudung, 1991, dalam Hamzah, 2003), mengakibatkan pertanian lahan kering sulit mengalami perkembangan.

Berbagai penelitian telah banyak dilakukan terutama untuk memecahkan persoalan yang dihadapi dalam usaha memaksimalkan pemanfaatan lahan kering secara sipil teknis. Namun berbagai upaya penggunaan inovasi dan teknologi baru tersebut sering kali mengalami kendala, karena tidak diimplementasikan oleh masyarakat secara luas. Akibatnya pengenalan teknologi yang dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas lahan terkesan sia-sia. Hal ini terutama disebabkan pelaku perekayasa teknologi kurang memperhatikan keadaan sosial dan budaya petani lahan kering, yang pada umumnya berada pada taraf kehidupan dan tingkat pendidikan rendah dan kurang terdidik, apatis, pandangan dan pemikirannya masih bersifat tradisional, dan sebagainya.

Kajian ini mencoba menggungkap pola dan perilaku petani lahan kering, dan pengamatan dilakukan pada petani Desa Wanadri. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan bagi semua pihak yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat pada adopsi inovasi dan teknologi baru. Sehingga cara penyampaian dan sifat dari teknologi yang akan diperkenalkan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial yang ada pada masyarakat setempat.

II. METODOLOGI

Penelitian dilakukan di Desa Wanadri, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Kondisi lahan sebagian besar merupakan lahan kritis, yang hanya cocok dan memungkinkan ditanami tanaman tahunan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode observasi atau pengamatan langsung dilapangan, yang dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi sosial kemasyarakatan.

Subyek penelitian adalah petani lahan kering Desa Wanadri, dan indikator yang diamati adalah pola prilaku dalam berusaha tani, pandangan mereka dalam kaitannya dengan kegiatan pertanian, serta hubungan sosial kemasyarakatan secara umum. Untuk memperdalam analisa didukung dengan diskusi terbuka dengan subyek penelitian, hasil diskusi dipergunakan untuk mengecek data yang diperoleh selama proses pengamatan dan menghilangkan unsur subyektivitas peneliti. Data yang diperoleh kemudian diolah sesuai kategorinya, diperbandingkan satu sama lain, dianalisa, sehingga dihasilkan rumusan kesimpulan mengenai kondisi yang ada. Kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

III. PEMBAHASAN

A. Usaha Tani Lahan Kering

Pertanian lahan kering pada umumnya terletak di bagian hulu dan tengah suatu DAS. Sumber air diperoleh dari air hujan (rainfed) baik berupa sawah (lowland, wetland) maupun secara tegal atau ladang (upland) (Notohadiprawiro, 1988, dalam Suyana, 2003). Biasanya menempati areal marginal dengan keterbatasan ketersediaan air. Erosi lahan kering telah mencapai tingkat yang menghawatirkan, bahkan di beberapa daerah karena sangat menurun kesuburannya akibat erosi dapat dikategorikan sebagai lahan kritis (Suyana, 2003).

Petani lahan kering Desa Wanadri adalah petani kecil, yang hanya memiliki tanah sempit (rata-rata 0,6 Ha) yang hasilnya hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kelebihan produksi dijual namun tidak memungkinkan mereka memperbaiki taraf hidup. Oleh karena hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka pemilihan jenis tanamannya cenderung pada jenis tanaman subsisten yaitu, jagung, kacang, ubi kayu, dan jika memungkinkan padi.

Usaha tani lahan kering dilakukan antar generasi dengan pilihan jenis tanaman yang secara turun temurun sama dari tahun ke tahun. Tanaman yang sama juga ditanam secara luas oleh masyarakat petani, seperti pada masyarakat Desa Wanadri dengan tanaman ubi kayu. Akibatnya ketika panen raya datang komoditas yang dihasilkan memiliki nilai jual yang sangat rendah.

Sebagai upaya menjaga kesuburan tanah seperti umumnya petani, dilakukan pergiliran tanaman. Namun pada pergiliran tanaman, umumnya antar petani tetap memilih jenis tanaman yang sama. Pada kasus Desa Wanadri, musim penghujan petani menanam cabe, kemudian disusul menanam kacang yang ditumpangsarikan dengan ubi kayu. Setelah kacang dipanen petani tinggal menunggu tanaman ubi besar hingga siap dipanen.

Selama menggarap lahan dan memeliharanya dilakukan oleh masing-masing petani dan keluarganya. Karena luas lahan yang sempit dan hasilnya tidak memadai, mereka tidak memiliki kemampuan membayar upah petani pekerja. Namun masyarakat desa mengembangkan sistem gotong royong selama penggarapan lahan, dimana mereka saling bergiliran membantu mengolah tanah tetangga. Pengolahan tanah dilakukan dengan cara-cara sederhana dan menggunakan alat-alat tradisional. Teknik pengolahan tanah belum sepenuhnya memperhatikan kaidah konservasi secara benar, hal ini menyebabkan tingkat kesuburan tanah dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pengunaan pupuk sebagai sarana meningkatkan produktivitaspun dilakukan tanpa takaran tertentu, hanya berdasarkan perkiraan petani. Akibatnya input dari pupuk dari tahun ke tahun selalu bertambah, untuk paling tidak menjaga kestabilan produksi.

Panen dilakukan hampir bersamaan dengan jenis komoditas yang sama. Umumnya hasil panen dijual secara perorangan tidak dilakukan secara kelompok melalui kelompok tani. Beberapa petani ada yang memiliki fasilitas dan kemampuan langsung menjual hasil panen ke pasar, namun bagi petani yang tidak memiliki kemampuan mengakses pasar menjualnya melalui pedagang perantara. Karena penjualan tidak dilakukan melalui mekanisme kelompok, akibatnya mereka tidak memiliki bargaining position yang kuat terhadap pedagang perantara. Sehingga harga lebih mudah dipermainkan oleh pemilik modal. Ubi kayu dijual pada pabrik tepung tapioka. Semangat berdagang umumnya rendah, sehingga upaya-upaya mencari alternatif pemasaran produk untuk mendapatkan hasil optimal tidak dilakukan. Bagi mereka yang terpenting adalah hasil panen dapat segera terjual, meskipun tak jarang harus menderita kerugian.

Petani lahan kering Desa Wanadri juga tidak memiliki inisiatif untuk mengolah produk pertaniannya dalam bentuk produk lain yang lebih bernilai ekonomi tinggi. Keterbatasan kemampuan dan pengetahuan adalah sebab utama, disamping keterbatasan informasi mengenai pemasaran. Selama menunggu masa panen tidak terdapat kegiatan produktif yang mengarah pada upaya perbaikan kualitas hidup yang dilakukan. Hanya beberapa petani bekerja sebagai buruh untuk menambah penghasilan kelurga. Rendahnya skill adalah penyebab utama sulit berkembangnya petani kecil.

B. Keadaan Petani dan Sikap Hidup

Memahami petani haruslah dilihat dari beberapa aspek yang diduga memiliki pengaruh terhadap prilaku dan pandangan hidup mereka. Baik itu aspek realitas sosial ekonomi, faktor keadaan geografis, struktur sosial kemasyarakatan dan sebagainya, sebab hal tersebut akan membentuk sub-kultur tersendiri. Masyarakat Desa Wanadri adalah masyarakat petani tradisional yang homogen, dan secara sosio-ekonomi dan kultural, terikat oleh tradisi dan kesadaran bersama dalam suatu komunitas.

Petani lahan kering Desa Wanadri umumnya adalah petani miskin, dengan ratarata luas lahan yang digarap tidak mencapai 1 Ha. Terdiri dari tanah tegal dan pekarangan, karena kondisi tanah yang tidak subur pekarangan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk ditanamani dengan tanaman yang hasilnya dapat digunakan untuk menunjang pendapatan keluarga seperti buah-buahan. Hasil dari tegalan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup satu keluarga yang terdiri dari 4 sampai 5 anggota keluarga. Beberapa keluarga harus menanggung beban anggota keluarga lain yaitu orang tua. Tanah yang digarap adalah tanah milik, namun sebagian besar masih berstatus sebagai tanah orang tua. Status kepemilikan tanah ini akan sangat mempengaruhi pengembangan usaha pertaniannya, termasuk kepeduliannya terhadap upaya konservasi tanah.

Secara umum dikategorikan sebagai masyarakat yang kurang terdidik. Lebih dari 90% hanya mengenyam pendidikan setingkat sekolah dasar. Oleh karena itu tingkat inovasi dan inisiatifnya rendah. Mereka masih berfikir dan berpandangan secara tradisional, dan beranggapan bahwa pendidikan formal tidak begitu penting bagi pribadinya, dan lebih mengutamakan kegiatan pencarian nafkah. Proses pertukaran informasi antar satu petani dengan petani lain tidak berjalan baik. Akibatnya, beberapa pengetahuan dan teknologi pertanian baru yang dimiliki salah seorang petani tidak dengan sendirinya tersebar secara luas kepada seluruh masyarakat petani. Ketidakmampuan mengembangkan suatu sistem jaringan komunikasi ini mengakibatkan terjadinya kemandegan ekonomi dan budaya (economic and cultural lag). Kelompok masyarakat petani Wanadri merupakan kelompok non-verbal, yaitu masyarakat yang kurang memiliki kemampuan untuk mengutarakan pemikiran dan pandangannya dengan kata-kata. Sehingga dalam setiap kegiatan pertemuan mereka bersikap apatis, tidak bersedia mengemukakan pendapat dan gagasannya.

Masyarakat Desa Wanadri adalah masyarakat konservatif, sehingga sulit menerima ide-ide baru. Sebagai contoh, petani sulit untuk diajak mengganti tanaman yang telah ditanamnya selama turun temurun dengan jenis tanaman baru. Pengenalan teknologi dan jenis varietas tanaman baru tidak serta merta akan diadopsi. Pada umumnya mereka akan menunggu sampai petani lain menerapkannya. Sebagai “masyarakat ikutan” dimana jika secara umum suatu teknologi telah diaplikasikan masyarakat maka dengan sendirinya bersedia mengikuti dan menerapkan, meskipun hasilnya tidak selalu sesuai
harapan.

Seperti umumnya petani tradisional, mereka tidak memiliki keberanian untuk mengambil resiko usaha. Karena pada prinsipnya mereka tidak memiliki modal berlebih, sehingga kegagalan pengembangan usaha dapat mengganggu sustainabilitas ekonomi rumah tangga. Oleh sebab itu sangat wajar, jika memilih posisi aman yaitu tetap menjalankan usaha pertanian seperti biasanya. Berupa menanam tanaman tahunan ubi kayu sebagai tanaman utama dengan beberapa variasi berupa tanaman cabe dan kacang tanah, dengan hasil yang sudah dapat diprediksikan.

Masyarakat desa memiliki pola hubungan yang secara struktur sangat tergantung kepada pemimpin. Masalah ini dapat dianggap sebagai kekuatan maupun kelemahan. Kelemahan pada masyarakat seperti ini adalah, jika pemimpin formal dan informal desa tidak memiliki sikap inisiatif, akan mengakibatkan dinamika kehidupan masyarakatnya mengalami stagnasi. Namun dapat juga dianggap sebagai kekuatan, sebab tipe masyarakat seperti ini akan lebih mudah dimobilisasi, melalui tokoh-tokoh masyarakatnya.

C. Petani dan Komunitas

Sebagai suatu entitas sosial, masyarakat tradisional seperti masyarakat petani Desa Wanadri sangat tergantung dengan komunitasnya. Mereka terikat oleh norma, nilai, tradisi, dan adat kebiasaan setempat. Seperti misalnya, untuk menjaga integrasi masyarakat dikembangkan mekanisme gotong royong atau disebut “sambatan”. Mekanisme ini terbukti mampu memperkuat solidaritas intern kelompok masyarakat, sehingga terbentuk hubungan kekerabatan yang lengkap dengan rumusan mengenai hak dan kewajiban masing-masing anggota kelompok.

Hubungan kekerabatan ini dimanfaatkan oleh masing-masing anggota masyarakat, untuk saling tergantung dan membantu satu sama lain. Selama berada dalam komunitas, meskipun kondisi dalam keadaan kekurangan, tetap merasa aman karena memiliki keyakinan akan mendapatkan bantuan dari anggota komunitas yang lain. Oleh karenanya masyarakat seperti ini tidak memiliki keberanian berusaha di luar komunitas dan menyimpang dari kebiasaan bersama. Demikian juga pada masyarakat sederhana Desa Wanadri, meskipun menyadari berada pada kondisi kekurangan, tidak selalu serta merta bersedia menerima masukan teknologi meskipun telah diyakinkan bahwa teknologi tersebut sangat bermanfaat dan dalam jangka panjang menguntungkan. Pengenalan teknologi pengapuran lahan misalnya, atau penggantian jenis tanaman ubi kayu yang biasa ditanam dengan jenis ubi kayu yang memungkinkan diolah menjadi produk lain ditolak oleh petani. Alasan penolakan karena tidak biasa melakukan pengapuran, dan pilihan jenis ubi kayu karena faktor kebiasaan.

Masyarakat Desa Wanadri belum memiliki lembaga modern yang fungsional  sebagai sarana transformasi ke arah pengembangan masyarakat. Selama ini lembaga-lembaga desa yang ada belum mampu memainkan peranannya sebagai agent of change. Lembaga informal yang ada seperti kelompok arisan, pengajian, dan sebagainya belum mampu menjadi wadah bagi proses pembangunan dan pendorong kemajuan setempat.

Lemahnya peran lembaga-lembaga ini karena masih rendahnya sikap inisiatif para pemimpinnya. Pada masyarakat tradisional pemimpin-pemimpin menempati  kedudukannya karena mendapatkan dukungan dari masyarakatnya, disebabkan sifat-sifat pribadinya yang menonjol. Oleh karena itu dengan sendirinya masyarakat akan menaruh kepercayaan terhadap pemimpin tersebut. Namun pada umumnya para pemimpin masyarakat tradisional adalah pemimpin yang berperan dibelakang, jarang sekali yang bersedia tampil ke muka. Masalah inilah yang sering kali menjadi penghambat perkembangan masyarakat yang sangat tergantung pada pemimpinnya.

Secara umum tingkat partisipasi masyarakat yang dilihat dari kesediaan masyarakat memberikan kontribusinya pada kegiatan keinovatifan masih rendah. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat kemampuan ekonomi, dan ketidakberanian menghadapi resiko kegagalan. Masyarakat masih sangat mengharapkan bahwa setiap kegiatan berujud bantuan, baik itu bantuan berupa bibit, pupuk, bahkan upah tenaga penanaman dan pemeliharaan, maupun bantuan-bantuan prasarana fisik lainnya. Pada masyarakat seperti ini sangat sulit mengharapkan mereka bersedia melakukan sharing dalam bentuk barang secara fisik pada setiap kegiatan pembangunan. Setiap proyek pembangunan akan diartikan sebagai “pemberian bantuan”. Akibatnya setiap kegiatan pembangunan yang diharapkan sebagai “kail” bagi munculnya sikap kemandirian dan keswadayaan sering kali mengalami kegagalan.

Namun demikian terdapat berbagai hal yang dapat dimanfaatkan, dan dapat dipandang sebagai kekuatan pada tipe masyarakat ini. Mereka adalah masyarakat yang patuh, dan bila dilakukan pembinaan intensif dengan berbagai pengertian dapat berubah menjadi masyarakat yang memiliki pemikiran maju. Untuk itu harus dilakukan berbagai pendekatan dengan menggunakan metode yang tepat. Bila diperlukan dilakukan pengkaderan kepada beberapa anggota masyarakat yang dipandang mampu berperan sebagai agen perubah. Sehingga pada saat berakhirnya suatu proyek pembangunan, sustainabilitas kegiatan dapat terjaga. Sehingga setiap kegiatan pembangunan tidak akan kehilangan misinya.

IV. KESIMPULAN

Petani Desa Wanadri pada umumnya adalah petani kecil, yang hanya memiliki tanah pertanian kurang dari 1 Ha. Tanaman yang ditanam dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan yaitu ubi kayu, cabe dan kacang tanah. Pengolahan tanah dilakukan secara sederhana, teknik pengolahan tanahnya belum sepenuhnya memperhatikan kaidah-kaidah konservasi. Akibatnya tingkat kesuburan tanahnya dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Untuk menjaga kestabilan produksi, petani melakukan penambahan input berupa pupuk.

Secara umum petani Desa Wanadri merupakan masyarakat yang kurang terdidik dan berpendidikan rendah. Akibatnya berbagai proses transformasi informasi dan teknologi tidak berjalan baik. Mereka adalah masyarakat konservatif, sehingga sulit menerima ide-ide baru. Seperti umumnya petani tradisional tidak memiliki keberanian mengambil resiko usaha, dan sangat patuh serta tergantung pada pemimpinnya. Sebagai masyarakat desa, petani Desa Wanadri terikat oleh kebiasaan-kebiasaan setempat termasuk pada kebiasaan pemilihan jenis tanaman. Lembaga-lembaga desa yang ada baik formal maupun informal belum mampu berperan sebagai agen pembangunan. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya peran pemimpin-pemimpin desa. Tingkat partisipasi masyarakat dilihat dari kesediaan memberikan kontribusinya pada kegiatan keinovatifam masih sangat rendah.

DAFTAR PUSTAKA

Hamzah, U. 2003. Prospek Pemanfaatan Lahan Kering Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Pangan Nasional. Makalah Pengantar Falsafah Sains (PPS702). Program Pasca Sarjana/S3. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Husken, F. 1998. Masyarakat Desa Dalam Perubahan Zaman, Sejarah Diferensiasi Sosial Di Jawa. Penerbit PT Grasindo. Jakarta

Ibrahim, JT. 2002. Sosiologi Pedesaan. Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.

Prasaja, B. 1986. Pembangunan Desa Dan Masalah Kepemimpinannya. CV Rajawali. Jakarta.

Suyana, J. 2003. Penerapan Teknologi Konservasi Hedgerows Untuk Menciptakan Sistem Usaha Tani lahan Kering Berkelanjutan. Makalah Pengantar Falsafah Sains (PPS702). Program Pasca Sarjana/S3. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Tjondronegoro, S.M.P dan Gunawan W. 1984. Dua Abad Penguasaaan Tanah. PT Gramedia. Jakarta.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM UPAYA REHABILITASI LAHAN DAN KONSERVASI TANAH (RLKT)

CommunityPatricipation in Land Rehabilitation and Soil Conservation

Oleh/by : Dewi R Indrawati, Evi Irawan, Nana Haryanti, dan Dody Yuliantoro

(Jurnal Pengelolaan DAS , Surakarta Vol. IX, 1 2003 )

Abstract

Land rehabilitation and soil conservation can’t be done by government it self, but need community participation. Therefore, the guidance for people is required to do that activity. Factually, community participation level could be differ from one place to another due to some factors. The objective of the research is to find community participation level in land rehabilitation and soil conservation and some influencing factors.

Research was done in Kebak Village, Jumantono District, Karanganyar Regency and Bukuran Village, Kalijambe District, Sragen Regency. Data were collected trough observation, group discussion and evaluation of presence in every activity, active responses, responses quality, planning quality, planning synchronization with activity goal, sharing to be given, expected benefit, fund collection activity, implementation and maintenance capability.

The result showed that community participation level in Kebak Village higher than Bukuran Village. Community participation is influenced by people income, community knowledge level, land area, land fertility of regreenning area and the past regreenning project implementation.

Keywords: Participation, Community, Land Rehabilitation and Soil
Conservation

I. PENDAHULUAN

Sistem pertanian lahan kering dengan pengolahan tanah yang kurang sesuai dengan kaidah konservasi tanah akan menurunkan produktivitas lahan, meningkatkan erosi dan mengakibatkan lahan menjadi tidak produktif dan bahkan kritis. Di Indonesia dijumpai 15.106.234 ha lahan kritis di luar kawasan hutan dan 8.136.647 ha di dalam kawasan hutan (RLPS, 2000).

Upaya rehabilitasi lahan dan konservasi tanah tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh pemerintah tetapi perlu peran serta masyarakat. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah, pemerintah telah mencanangkan Gerakan Penghijauan sejak tahun 1961. Walaupun upaya tersebut saat ini telah berkembang yang salah satunya dikenal sebagai hutan rakyat, partisipasi masyarakat belum dilakukan secara utuh mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi kegiatan. Dalam kenyataanya, upaya untuk meningkatkan peran serta atau partisipasi masyarakat tidak terjadi begitu saja tetapi perlu proses dan upaya pengembangan masyarakat. Menurut Sutrisno dan Mary (1982), prinsip-prinsip pengembangan masyarakat antara lain adalah
program harus ditentukan oleh masyarakat dan disesuaikan denga kebutuhan setempat. Selain itu, harus selalu dilakukan pendampingan dan pemberian
bimbingan kepada masyarakat baik dalam persiapan, perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan.

Walaupun sudah diberikan bimbingan yang sama, dalam kenyataanya tingkat partisipasi masyarakat bisa berbeda karena pengaruh dari beberapa faktor. Paper ini bertujuan untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT).

II. STUDI PUSTAKA

Menurut Sambroek dan Eger (1996) partisipasi merupakan suatu proses dimana seluruh pihak terkait (stakeholder) secara aktif terlibat dalam rangkaian kegiatan, mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan. Pelibatan semua kelompok tidak selalu berarti secara fisik terlibat, tetapi yang penting adalah prosedur pelibatan menjamin seluruh pihak dapat terwakili kepentingannya. Sedang menurut Cohen dan Uphoff (1997) dalam Sumaryati (1984), partisipasi dalam pembangunan pedesaan adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana caranya, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program dan keputusan dengan menyumbangkan beberapa sumber daya atau bekerjasama dalam organisasi/kegiatan tertentu, bagian manfaat dari program pembangunan, dan/atau keterlibatan masyarakat dalam upaya evaluasi program. Oleh karena itu, pengukuran
partisipasi dilakukan dengan melihat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pemeliharaan/pemanfaatan hasil kegiatan.

Telah banyak disadari bahwa kegiatan yang partisipatif memiliki arti penting dalam proses pembangunan. Namun demikian dalam implementasinya, kegiatan yang partisipatif terkadang harus melalui proses yang panjang karena beberapa persoalan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Conyers dalam Slamet (1993) menyatakan bahwa seringkali kegiatan partisipatif terkendala oleh tidak adanya keinginan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Lebih, lanjut ia menjelaskan ada 2 (dua) faktor penting yang menentukan apakah seseorang memiliki keinginan untuk dilibatkan dalam perencanaan atau berpartispasi dalam perencanaan kegiatan. Faktor-faktor tersebut adalah :

  1. Hasil dari keterlibatan dalam kegiatan tersebut. Orang tidak akan berpartipasi secara antusias di dalam perencanaan bila dia merasa bahwa partisipasinya tidak mempunyai akibat yang bermakna dalam rencanarencana final
  2. Kepentingan khusus secara langsung terhadap kegiatan tersebut. Hasilhasil penelitian yang dilakukan oleh banyak mahasiswa tentang partisipasi masyarakat menunjukan bahwa ada program-program yang asalnya dari atas seperti Koperasi Unit Desa (KUD), Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI), Bebas 3 Buta (B3B) tidak menarik bagi penduduk untuk datang menghadiri rapat-rapat penyuluhan dibandingkan dengan program-program yang langsung dapat mereka rasakan manfaatnya seperti misalnya proyek-proyek irigasi dan lain-lain yang menyangkut peningkatan produksi.

Disamping itu, ada beberapa penelitian yang mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi antara lain :

  1. Bryant (1983) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam  suatu kegiatan antara lain dipengaruhi oleh manfaat yang dirasakan dengan adanya kegiatan tersebut, biaya yang harus dikeluarkan serta resiko yang harus dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.
  2. Partisipasi masyarakat sangat ditentukan oleh variabel demografi seperti umur, status perkawinan dan pendidikan (Civillize dalam Sumaryati, 1984)
  3. Penelitian Atienza dan Antonio dalam Sumaryati (1984) menunjukan bahwa partisipasi petani dalam program pelatihan petani dipengaruhi oleh status sosial ekonomi petani seperti pendapatan, pekerjaan dan tingkat pendidikan. Disamping itu, faktor luas lahan yang diolah juga mempengaruhi partisipasi petani.
  4. Kristanto dalam Kristanto (1993) mengatakan bahwa partisipasi petani dalam kegiatan konservasi tanah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain karakteristik petani (umur, pendidikan, status sosial, lama pengalaman), tingkat pendapatan (di dalam dan di luar usaha tani), kondisi fisik lapangan (kelerengan tanah, luas lahan dan lain-lain), sumber informasi (penyuluhan, percontohan, media bacaan dan elektronika serta pemuka masyarakat) dan tipe ajakan (perorangan, kelompok, pemerintah).

III. METODA PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Jawa Tengah pada dua Kabupaten yang  masuk dalam dua Sub DAS yang mempunyai karaketristik biofisik dan sosial ekonomi yang berbeda, yaitu Kabupaten Sragen (Sub DAS Padas) dan Kabupaten Karanganyar (Sub DAS Samin). Pada kedua lokasi tersebut diberikan bimbingan yang sama mulai dari pengidentifikasian masalah, penentuan kegiatan, penyusunan rencana sampai dengan pelaksanaan kegiatan RLKT.

t1Sumber: Data potensi desa (BPS, 1999) dan data primer Source: Data of village potency and primary data

B. Parameter

Pengukuran partisipasi dilakukan dengan mengacu pada apa yang dikatakan oleh Cohen dan Uphoff (1977) yaitu keterlibatan petani dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pemeliharaan/ pemanfaatan hasil kegiatan. Keterlibatan petani dalam perencaaan dan pengambilan keputusan diukur dari keterlibatan tim fasilitator yang dipilih dari dan oleh masyarakat. Tim fasilitator ini yang memfasilitasi masyarakat dalam penyusunan rencana sampai dengan pemeliharaan. Keterlibatan petani dalam pelaksanaan kegiatan dan pemeliharaan diukur dari keterlibatan petani yang lahannya masuk dalam
rencana kegiatan. Keterlibatan petani tersebut akan dilihat dari beberapa parameter yang ada seperti kehadiran dalam setiap kegiatan, keaktifan dalam
memberikan respon, kualitas respon yang diberikan, kualitas perencanaan, kesesuaian dengan tujuan kegiatan, sumbangan apa yang akan diberikan
untuk pelaksanaan kegiatan, manfaat yang diharapkan, kegigihan dalam penggalangan dana, kemampuan melaksanakan dan memeliharanya.

Berdasarkan teori dan pelaksanaan kegiatan, faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat antara lain : manfaat kegiatan, biaya kegiatan, tingkat pendapatan, tingkat pengetahuan masyarakat, luas lahan, kondisi lahan dan pelaksanaan kegiatan penghijauan sebelumnya.

C. Pengumpulan dan Analisis data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu pengamatan, diskusi kelompok serta penilaian terhadap hasil yang dicapai baik dalam hal pembuatan rencana maupun pelaksanaan kegiatan RLKT. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara deskriptif baik kuantitatif maupun kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN

A. Tingkat Partisipasi

Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi masyarakat Desa Kebak, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar dalam kegiatan penghijauan lebih tinggi dibanding masyarakat Desa Bukuran, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Hal tersebut terlihat dari kegiatan pembuatan rencana, pelaksanaan dan pemeliharaan tanaman (Tabel 2).

t2Ket: Tanda * yang lebih banyak menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat lebih tinggi/baik Note: The more sign * show that community participation level is better than the less sign

Dalam pertemuan maupun pelatihan yang diadakan terlihat bahwa prosentase kehadiran masyarakat Desa Kebak lebih tinggi (83,33% dari 12 orang) dibandingkan dengan Desa Bukuran (53,85% dari 13 orang). Hal ini menunjukan bahwa masyarakat memang berkeinginan untuk terlibat dalam kegiatan yang diadakan dan ini dapat dijadikan bukti bahwa partisipasi masyarakat Desa Kebak lebih tinggi dari masyarakat Desa Bukuran.

Keadaan ini juga didukung oleh respon-respon atau keaktifan masyarakat untuk mengemukakan pendapat dalam pertemuan yang ada. Dari respon-respon yang diberikan terhadap permasalahan yang dikemukakan terlihat bahwa pada tahap pembuatan rencana, respon yang diberikan oleh masyarakat di kedua desa masih relatif sama, yaitu masyarakat kedua desa masih antusias untuk memberikan masukan. Namun demikian dilihat dari masukannya, masyarakat dari Desa Kebak mempunyai wawasan yang lebih luas. Dalam tahap pelaksanaan, ternyata masyarakat Desa Kebak masih tetap antusias mengemukakan pendapat dan pertanyaan sebagai respon terhadap permasalahan yang disampaikan. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat di Desa Kebak masih ingin tetap terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan.

Dilihat dari kualitas perencanaan yang dibuat, kedua desa sudah menunjukkan kualitas hampir sama, dimana rencana kegiatan yang dibuat sudah sesuai dengan tujuan yang direncanakan semula yaitu kegiatan penghijauan. Namun, bila dilihat dari sumbangan yang diberikan ternyata masyarakat Desa Kebak bersedia menyediakan tenaga (tanpa upah) untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, sedangkan masyarakat Desa Bukuran masih minta tenaganya dibayar meskipun hanya separuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Kebak lebih baik dibanding masyarakat Desa Bukuran.

Dalam pelaksanaan kegiatan ternyata masih diperlukan bantuan dari pihak luar, yaitu berupa bibit dan pupuk, baik berasal dari pemerintah maupun swasta. Masyarakat Desa Kebak lebih gigih dalam pencarian bantuan, dimana setelah mengajukan permohonan ke instansi terkait (dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar), masyarakat terus aktif mencari informasi tentang kelanjutan permohonan yang telah diajukan.

Tingkat partisipasi masyarakat ini juga dapat dilihat dari peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan penghijauan yang telah direncanakan. Masyarakat Desa Kebak mau melaksanakan kegiatan penghijauan meskipun bantuan yang diterima hanya berupa bibit, sehingga masyarakat harus menyediakan sendiri tenaga dan pupuk baik untuk penanaman maupun pemeliharaan. Sementara itu, masyarakat Desa Bukuran yang pelaksanaan penanamannya sudah dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah, tetapi untuk melakukan pemeliharaan terhadap tanaman yang telah ada masih keberatan apabila tidak ada bantuan pupuk maupun biaya untuk tenaga kerja. Ini menunjukan bahwa masyarakat Desa Kebak mempunyai tingkat partisipasi yang lebih tinggi daripada masyarakat Desa Bukuran.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang bersumber dari dalam diri masyarakat (internal) maupun faktor dari luar (eksternal). Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan mulai dari awal kegiatan (inventarisasi) sampai dengan implementasi rencana penghijauan, ada beberapa faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat pada kedua desa lokasi penelitian yaitu tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan dan pendapatan (faktor internal), serta luas lahan, kondisi lahan dan kegiatan penghijauan yang pernah dilaksanakan (faktor eksternal). Faktor biaya dan manfaat yang secara teori dinyatakan berpengaruh pada tingkat partisipasi, dalam bahasan ini tidak disampaikan karena sampai saat ini masyarakat belum merasakan manfaat dari kegiatan yang dilakukan. Sedang untuk biaya berkaitan erat dengan pendapatan, artinya meskipun biaya tinggi apabila dari segi pendapatan memungkinkan, maka ada kemungkinan hal tersebut tidak mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat.

Untuk itu, masing-masing faktor tersebut akan dibahas untuk mengetahui pengaruhnya terhadap tingkat partisipasi masyarakat di desa penelitian.

1. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan dalam hal ini akan dilihat dari pendidikan calon fasilitator. Hal ini dilakukan karena para fasilitator ini yang akan memfasilitasi dan memotivasi masyarakat dalam penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan dan pemeliharaan. Hasil kajian yang dilakukan oleh Irawan (2001) diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat (Gambar 1) dari kedua desa lokasi penelitian (Desa Kebak dan Desa Bukuran) tidak terdapat perbedaan nyata (hasil uji t untuk sampel independen)

G1Gambar 1. Tingkat Pendidikan Peserta Pelatihan Calon Fasilitator RLKT Picture 1. Education Level of Facilitator Candidates Training Program in Lands Rehabilitation and Soil Conservation

Kenyataan ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan sebenarnya tidak atau kurang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan RLKT, karena dengan tingkat pendidikan yang relatif sama ternyata tingkat partisipasi masyarakat Desa Kebak lebih tinggi dibanding Desa Bukuran.

2. Tingkat pengetahuan

Tingkat pengetahuan yang dimaksud di sini bukan yang berasal dari pendidikan formal. Tingkat pengetahuan di sini bisa berasal dari kegiatan penyuluhan ataupun kerajinan dan aktivitas masyarakat dalam mencari informasi baik melalui media cetak, media elektronik, teman ataupun aktivitas masyarakat dalam berbagai organisasi.

Selama kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan diketahui bahwa masyarakat Desa Kebak disamping sebagai anggota masyarakat juga ada beberapa orang yang aktif dalam organisasi di luar organisasi kemasyarakatan yang ada seperti RT dan RW. Selain itu, dalam setiap pertemuan mereka juga mengemukakan hal-hal yang telah diketahui yang berkaitan dengan kegiatan penghijauan (misalnya dimana bisa memperoleh bibit yang baik, apa cirinya dll). Ini menunjukkan bahwa mereka telah mencari dan mendapat informasi dari beberapa sumber.

Hal ini tidak terjadi pada Desa Bukuran dan kalaupun ada informasi dari luar itu hanya sebatas informasi dari penyuluh yang ada. Keadaan ini sebanding dengan tingkat partisipasi masyarakat, dimana tingkat partisipasi Desa Kebak lebih tinggi dibanding masyarakat Desa Bukuran. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat.

3. Pendapatan masyarakat

Berdasarkan hasil kajian Priyono (2000), diketahui bahwa tingkat pendapatan masyarakat Desa Kebak lebih tinggi dibanding masyarakat Desa Bukuran (Tabel 3). Sementara itu tingkat partisipasi masyarakat Desa Kebak lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat Desa Bukuran. Ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan RLKT.

T3

Pengaruh pendapatan masyarakat terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan RLKT (khususnya dalam pelaksanaan kegiatan penghijauann yang telah direncanakan) mungkin terjadi dalam hal penyediaan dana untuk pelaksanan kegiatan.

4. Luas kepemilikan lahan dan kondisi lahan

Data mengenai luas kepemilikan lahan emang tidak ada, namun dari inventarisasi awal dan pelaksanaan kegiatan kajian diketahui bahwa luas kepemilikan lahan masyarakat Desa Bukuran lebih luas dari masyarakat Desa Kebak. Hal ini juga oleh pemilihan jenis tanaman untuk kegiatan penghijauan. Masyarakat DesaBukuran lebih memilih tanaman jati karena lahan yang akan digunakan sebagai lahan penghijauan adalah lahan kosong (tanah oro – oro ) yang kondisinya
tidak subur sehingga tidak dapat ditanami oleh tanaman semusim.

Disamping itu, masyarakat juga mempunyai lahan lain yang dapat ditanami oleh tanaman semusim (sawah). Masyarakat Desa Kebak lebih cenderung memilih tanaman buah – buahan karena yang akan digunakan untuk lokasi penghijauan adalah lahan yang masih digarap untuk tanaman palawija (kacang tanah) karena mereka tidak memilih lahan lain untuk kegiatan penghijauan. Ini berarti luas kepemilikan lahan sempit dan kondisi lahan masih relatif subur.

Hasil kajian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan RLKT di Desa Kebak lebih baik dibandingkan dengan Desa Bukuran. Hal ini menunjukkan bahwa luas kepemilikan lahan dan kesuburan lahan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Dengan kepemilikan lahan yang cukup luas dan tingkat kesuburan lahan untuk penghijauan yang relatif rendah, masyarakat tentu cenderung memilih untuk mengalokasikan dananya untuk membiayai tanaman semusim yang hasilnya dapat dirasakan dalam waktu yang relatif singkat. Berbeda dengan masyarakat Desa Kebak yang kepemilikan lahannya sempit dan kondisi lahannya subur. Masyarakat bersedia memelihara tanaman penghijauan, karena lahan untuk penghijauan juga merupakan lahan untuk tanaman semusim sehingga tidak perlu ada alokasi tenaga dan biaya khusus untuk tanaman penghijauan. Namun demikian, jarak tanam yang diterapkan untuk tanaman tahunan memang tidak serapat jarak tanam di Desa Bukuran.

5. Kegiatan penghijauan yang telah dilaksanakan.

Dari hasil kajian Irawan (2001), diketahui bahwa masyarakat Desa Bukuran lebih berpandangan negatif terhadap kegiatan penghijaun. Hal ini karena kegagalan dari beberapa proyek penghijauan yang telah dilaksanakan di Desa tersebut. Kenyataan ini yang membuat masyarakat enggan unutk melaksanakan kegiatan penghijauan. Disamping itu, dengan seringnya masyarakat menerima proyek (bantuan) membuat masyarakat merasa tidak memiliki kegiatan tersebut dan merasa bahwa tanpa berusahapun mereka akan tetap mendapat dana dari pemerintah unutk kegiatan penghijauan.

Keadaan ini berbeda dengan yang terjadi di Desa Kebak, masyarakat memang merasa belum pernah dilibatkan dalam kegiatan RLKT, tetapi masyarakat tidak mempunyai pandangan negatif terhadap kegiatan tersebut. Kegiatan penghijauan yang pernah dilakukan di Desa tersebut relatif berhasil. Dengan kegiatan penghijauan yang telah ada dan relatif berhasil tersebut akan berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan RLKT dikemudian hari.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

  1. Tingkat partisipasi masyarakat Desa Kebak, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar lebih tinggi di banding Desa Bukuran, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen.
  2. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan RLKT dipengaruhi antara lain oleh pendapatan masyarakat, tingkat pengetahuan masyarakat, luas  lahan, kondisi lahan untuk kegiatan penghijauan serta keberhasilan pelaksanaan kegiatan penghijauan sebelumnya.

B. Saran

Dalam kegiatan pembangunan masyarakat desa, pembangunan dilaksanakan berdasarkan kebiasaan desa yang tidak menghabat, artinya bahwa pembangunan disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Untuk itu, dalam penerapan kegiatan RLKT secara partisipatif harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Kristianto, A dan Oemarsono, H. 1993. Upaya Penanggulangan Sedimentasi pada Waduk : Model Pengalaman Pelaksanaan Penghijauan RLKT di Kabupaten Dati II Wonogiri. Pemda Kab. Dati II Wonogiri.

Slamet, Y. 1993. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Sebelas Maret University Press. Surakarta.

Soetrisno, Kh dan Mary, J. 1982. Membina Masyarakat Pembangun : Kumpulan Kasus-Kasus Pengembangan Masyarakat. Yayasan Indonesia Sejahtera. Surakarta.

Sombroek, W and Helmut Eger. 1996. What Do We Understand by Land Use Planning : A State of The Art Report in Entwicklung and Landlicher Raum. 2/96, pp 3-7. Frankurt. Germany.

Sumaryati. 1984. People’s Participation in The Government’s Land Rehabilitation Program in a Selected Sub Watershed of Upper Solo, Indonesia. Institute of Social Community Development. University of Philippines.





RIVER

16 04 2010

III. FUTURE

As part of our project, a crucial aspect of this website is the presentation of (and feedback on) our architectural proposals for the revival of the River Walbrook – proposals necessitated by the city’s tenuous ecological situation.  We have presented three initial studies of different visions, each with its own unique approach and strategy.  Each suggests a different attitude of the city towards its lost rivers, and how to reintegrate them into the urban environment.  Please consider our proposals, bearing in mind they are initial, diagrammatic concepts intended to provoke, and give us your thoughts about how you think they deal with the problems of London in the future, whether you would enjoy seeing them implemented, or what you would do differently.

1. Walbrook as CIVIC CENTER

PublicSpace_1

This vision for the Walbrook is one in which the river, which runs a course connecting several prominent city institutions, claims a role as a key civic space, a place where the community gathers to have lunch, sit and talk, enjoy a riverside walk, or go sightseeing.  Large parts of the city are given over to public plazas which incorporate water into the urban fabric, not simply ‘raising’ the Walbrook, but elevating it to civic importance.


2. Walbrook as NATURE PRESERVE

Image by Jonathan Trayner, from http://riverwalbrook.org.uk.Image by Jonathan Trayner, from http://riverwalbrook.org.uk.

This scheme proposes to remove large parts of the city along the course of the Walbrook, and replace it with a recreated natural landscape, similar to what might have been found before human occupation of the city — a streak of wilderness cut through the city.  This nature preserve brings much-needed green space to the city, while also serving as a flood buffer and wildlife habitat.


3. Walbrook as INFRASTRUCTURE

PublicSpace_2

In this scheme, the Walbrook is raised but its impact on the surrounding city, aside from disruption of automobile traffic down former streets, is kept to a minimum.  It is realized as a canal, built within large concrete embankments, which are not seen as parkland, or even a public amenity – (although they may or may not be accessible to the public).  In this way, the Walbrook is ‘restored’ the point where it can serve a essential purpose in enhancing London’s flood protection, but minimizes the impact of ‘restoring’ the river on the surrounding city.





RIVER

16 04 2010

II. ISSUES

NATURE VS. MAN

The Walbrook’s persistent flow, witnessed by explorers of the London Bridge Sewer, who encounter streams breaking through the walls of the sewer, is a reminder that natural systems frequently exist in conflict with systems designed by mankind.  London’s urban fabric initial covering-over, and then total consumption, of the River Walbrook is merely an echo of the greater conflict of a bustling metropolis built on the flood plain of the mighty River Thames.

To begin, London’s unique geology makes water drainage a major issue for human settlement.  Lying in the middle of the London Chalk Basin, which is permeable to water and indeed contains a large aquifer, London sits atop a layer of clay, loam, and other impermeable soils deposited by alluvial activity.  Thus, any water which falls in this area, either by river action or from precipitation, cannot penetrate the sediment and must run along the surface until it reaches the Thames.  A natural landscape covered by soil and plants creates marshland to allow for surface flow, or absorb rain and runoff.  Once this natural landscape is removed and replaced with a city, this natural capacity to accommodate water buildup is destroyed.

Illustration of the sediment beds beneath the ThamesIllustration of the sediment beds beneath the Thames

This leaves London, generally, in a bad position, as its paved surfaces have replaced natural infiltration points, and as much of it sits on London clay, which is largely impermeable to water.  If a flood were to ever occur, the city’s inability to move water back into the river would result in destructive “pooling” in which water remains essentially trapped in one area, soaking into buildings and causing more damage than it would have if it had naturally dissipated after a flood.

FLOOD-PRONE LONDON

Flooding is an increasingly important topic for London.  Global climate change, likely caused by human interruption of natural systems, cycles, and balances, is responsible for rising sea levels, which directly impact the severity of floods in the Thames estuary.  Despite a high projection of 1 meter of sea level rise within the next 100 years, the Thames Barrier, completed in 1982, is expected to protect London from increasingly intense flooding until 2070.

The London flood plainThe London flood plain

Red areas indicate proposed or under-construction housing as part  of Thames Gateway.Red areas indicate proposed or under-construction housing as part of Thames Gateway.

barrier_thames copyGreen areas indicate natural marshland in the Thames floodplain.

However these projections begin to be impacted by human activity yet again.  An initiative to build 120,000 new homes along the Thames, known as the Thames Gateway, will be built almost exclusively within the Thames floodplain.  Much of this area is made up of saltwater estuaries which are crucial buffer zones during tidal storm surges, and construction or other disturbance of these natural flood barriers can have grave consequences for nearby urban areas.  (Americans will recall that development along the estuaries of the Louisiana Gulf was one of the key factors in the devastating flooding of New Orleans in 2005.)  As these ill-concieved building programs get underway, the impact they will have on London’s flood vulnerability remains relatively unknown.

THE LONDON WATER TABLE

Perhaps an even more pressing issue than the possible breach of London by a tidal storm surge, is that of London’s advancing water table.  The water table is the water stored underground in the spaces between particles of soil or sediment, and is effected by rainfall and flow of bodies of water nearby.  Before 1750, London had a water table which was very close to the surface, which is unsurprising as the city was sited on the former marshes and estuaries of the River Thames.  Over the following years, the Industrial Revolution occurred, leading to a boom in factory building in and around London.  The water demands of this industry required large levels of water-removal (abstraction) from the ground water, resulting in a fall in the water table.

Rate of change in groundwater levels, Jan 2000 vs. Jan 2008.Rate of change in groundwater levels, Jan 2000 vs. Jan 2008.

Since the 1960’s, there has been a mass exodus of industry from London, and with the factories went the water demand.  The lack of abstraction led to a precipitous rise in the water table over the following 40 years, leading to major concern in the late 1990’s about the future of the city.  At one point in 1997, some estimates placed the water table at a mere 20 meters below the surface of the City of London, rising at a rate of 2-3 meters a year.

Section through the Thames, showing water table levels.Section through the Thames, showing water table levels.

This would have been disastrous if allowed to continue, but emergency approval of new abstraction licenses led to a number of new pumps being installed in the central London area, mainly open-loop Ground Source Heat Pumps (GSHPs) which exchange ground water’s geothermal heating or cooling properties before returning the water to the ground, quite frequently in the Lea Valley.  While this has temporarily slowed the rise of London’s water table, it does not offer a sustainable strategy for how London can work with – as opposed to against – its water supplies.  It will not be long before the pumping rate falls behind that of the rising water table, or before pumping simply becomes an unworkable financial or technical proposition.

UNCOVERING THE RIVER

Designing the harmonious cohabitation of the city and nature is crucial to London’s survival in the future.  Suffice it to say, this goes beyond banning building in the precious Thames estuary – but cuts to the very attitude with which we treat the natural landscape within the confines of the city.

In this context, it is interesting to consider the proposal by Boris Johnson, and currently in development by the Environment Agency, to uncover and rehabilitate London’s “lost rivers,” with the idea that their presence in the city will increase the Londoner’s quality-of-life, and increase London’s cache in the global real estate market.  While it is undeniable that the restoration of rivers including the Walbrook would have aesthetic benefits, we believe that, executed correctly, the return of London’s lost rivers could provide the city with its own internal, natural landscape which can benefit the city aesthetically, socially, economically, and, most of all, ecologically.

On the “Future” page, we present three different schemes, each with a unique vision of how London might receive its lost rivers into its current urban fabric.  We present them as sketches of possible proposals, in order to gauge the opinions and views of the public, and hope that you will take some time to look them over and give us some feedback.  Thank you.





RIVER

16 04 2010

I. HISTORY

A LOST RIVER

history_1THE HISTORY
Since the times of the ancient Roman settlement of Londinium in the first century, the Walbrook provided
a source of clean water from springs in Islington, and purged the city’s waste out to the Thames.  During
the 1700s, as the city grew, and demand for space increased, the river was built over, and eventually
culvertized. Soon, London began to look elsewhere for drinking water, as the Walbrook’s waters became
polluted by the city’s booming industry.  In the 1800s, the Walbrook culvert was repurposed as part of the
London sewer systA LOST RIVER

The Walbrook is one of London’s ‘Lost Rivers’ – a watercourse which has been lost to time and history.  Many of these rivers persist in the city’s memory – names like Tyburn, Fleet, and Walbrook – can be found throughout the city, even though their physical manifestations may be long gone.  These rivers played an essential role in the life of the city, particularly the Walbrook, which despite its crucial role in the development of central London, has receded far into the mists of history to become one of the more obscure of the Lost Rivers.

Overview of London's Lost Rivers.  Image: N. Barton's "Lost  Rivers of London"Overview of London’s Lost Rivers. Image: N. Barton’s “Lost Rivers of London”

THE WALBROOK IN ROMAN TIMES

Since the Roman settlement of Londinium in the first century, the Walbrook provided a source of clean water to – and a way to purge waste from – the city.  Fed by natural springs north of the city in the Islington area, as well as rain water run-off, the Walbrook became a place where the community would gather to bathe, drink, or travel in and out of the city.  The Walbrook became an important element in the civic life of Londinium – as evidenced by the discovery of a temple along the banks of the former river, dedicated to Mithras, a god popular with Roman soldiers of the time.

Roman WalbrookThe Roman settlement at Londinium. Image: Museum of London

In 409, the Roman Empire had weakened to the brink of collapse.  In this vacuum, Britons forced the Romans out of power, and many of the Roman military encampments, including Londinium were abandoned.  The city would lie in ruin for several hundred years, until Britons would reestablish the city as a capital of trade in the 9th century.  During this time, the Walbrook, which had been overwhelmed by rubble and other urban detritus, would have a chance to carve a new route, creating the Walbrook Valley which continues to exist beneath the city to this day.

Some believe that in the 6th centuries, that Saxon invaders used the Walbrook as a dividing line between the Saxons and Britons in London, the ethno-geographic consequences of which can still be seen today in the disparity between the affluent West End, and working-class East End.  However, there is little evidence to support this.

Comparison of the Walbrook AD 100 and AD 1300Comparison of the Walbrook: AD 100 and AD 1300

DEVELOPMENT IN PRE-TUDOR LONDON

As Christianity took hold in England, new churches sprang up along the Walbrook in prominent locations once occupied by Roman temples, baths, and palaces.  The names of the modern-day successors to these churches, such as St. Stephen’s-on-Walbrook, bear witness to the presence of the former river.

Additionally, as London rebounded from the plague between 1350 and 1450, the population doubled to somewhere over 50,000, and the city experienced a building boom.  Space within the city walls became a valuable commodity, and a change in property law under Henry VIII allowed anyone with property on opposite banks of the Walbrook to build over the river to unify their lots.  By the late 1400s, the river had been completely covered over by new building, if it hadn’t already been clogged with garbage, building materials, or excavated soil.  This was the last time the Walbrook would be seen as an actual river.

THE VICTORIAN ERA

By the Victorian era, the Walbrook, now running underground, proved to be unsuitable for the city’s fresh water supply, having been tainted by the vast scale of urban development within its watershed.  Indeed, waste – industrial and human – was a defining aspect of Victorian era city development.  In the summer of 1858, the Thames, which at this point was effectively an open sewer, began emitting a noxious odor so terrible that Benjamin Disraeli, the Prime Minister, temporarily moved Parliament to Oxford.  In the wake of this event, which the media dubbed “The Great Stink,” the civil engineer Joseph Bazalgette was commissioned by Parliament to design a modern sewage system which could accommodate London’s growing needs.

Bazalgette's sewer system.  Image: N. Barton, "Lost Rivers of  London" (Modified)Bazalgette’s sewer system. Image: N. Barton, “Lost Rivers of London” (Modified)

The construction of this massive infrastructure incorporated existing culverts, storm sewers, or sluices wherever possible.  This included the culvertized Walbrook, which by 1860 had been linked into a network of 82 miles worth of new sewerage lines, channeled to the Northern Low Level Sewer at a point near the Bank of England.

PRESENT DAY

The Victorian-era culvert is now known as the London Bridge Sewer, which is expected to be renovated as part of the Thames Tideway tunnel project.  In 1953, a construction team digging the foundations of the Bucklersbury House discovered ancient Roman remains.  Upon excavation by a team of archaeologists deduced that this was Roman Temple of Mithras, and the remains were displaced and put on display nearby on Queen Victoria Street.

There are plans to demolish Bucklersbury House and build a new office complex designed by Foster + Partners.  This scheme would return the ruins of the Temple of Mithras to their original site on the banks of the Walbrook, and would feature a large sloping public courtyard which would allow visitors to walk below grade to view the ruins.  However, there is no indication that this project will be moving forward, given the current state of the economy.

The site of the Walbrook has also been home to a number of artistic events and protests.  On June 18, 1998, protests coinciding with the G8 Summit in Köln, Germany, converged on the City of London as part of the day’s “Crusade Against Capitalism.”  Events of the day included subversive action against the oppressive forces of capitalism, including the opening of fire hydrants along the route of the Walbrook, symbolically releasing the river to ‘reclaim the street’ from the capitalist forces of city growth which had subsumed it.

Artists have orchestrated performances along its route, such as  Jonathan Trayner, who offered the Walbrook sacrificial offerings through manhole grates in an effort to raise it from its subterranean captivity, and Amy Sharrocks, who led walks down the course of the Walbrook to retrace a lost moment in the city’s history and narrative.

The sewer is occasionally used recreationally by urban explorers who access the sewer and explore the course of the culvert underground.

The remains of the Walbrook leak into the present-day sewer.   Image: undercity.orgSubterranean water flows leak into the present-day sewer. Image: undercity.org

Leaks in the present-day sewer, as shown above, are the result of underground flows of water which run through the course of the former Walbrook, surrounding and leaking into the sewer.  While it might be tempting to say that the river no longer exists, nature is clearly resilient, and the Walbrook persists despite the myriad interruptions and subjugations it has experienced as a result of human development in London.

This resilience of nature in the face of human intervention will play a crucial role in the future development of London.  We discuss these issues in the next page, and the ramifications they may have for the way we structure our built environment in the next century.

history_1THE HISTORYSince the times of the ancient Roman settlement of Londinium in the first century, the Walbrook provideda source of clean water from springs in Islington, and purged the city’s waste out to the Thames.  Duringthe 1700s, as the city grew, and demand for space increased, the river was built over, and eventuallyculvertized. Soon, London began to look elsewhere for drinking water, as the Walbrook’s waters becamepolluted by the city’s booming industry.  In the 1800s, the Walbrook culvert was repurposed as part of theLondon sewer systA LOST RIVER





SIKLUS HIDROLOGI

16 04 2010

Siklus Hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfir ke bumi dan kembali ke atmosfir melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi dan transpirasi.

Pemanasan air samudera oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara kontinu. Air berevaporasi, kemudian jatuh sebagai presipitasi dalam bentuk hujan, salju, hujan batu, hujan es dan salju (sleet), hujan gerimis atau kabut.

Pada perjalanan menuju bumi beberapa presipitasi dapat berevaporasi kembali ke atas atau langsung jatuh yang kemudian diintersepsi oleh tanaman sebelum mencapai tanah. Setelah mencapai tanah, siklus hidrologi terus bergerak secara kontinu dalam tiga cara yang berbeda:

  • Evaporasi / transpirasi – Air yang ada di laut, di daratan, di sungai, di tanaman, dsb. kemudian akan menguap ke angkasa (atmosfer) dan kemudian akan menjadi awan. Pada keadaan jenuh uap air (awan) itu akan menjadi bintik-bintik air yang selanjutnya akan turun (precipitation) dalam bentuk hujan, salju, es.
  • Infiltrasi / Perkolasi ke dalam tanah – Air bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan menuju muka air tanah. Air dapat bergerak akibat aksi kapiler atau air dapat bergerak secara vertikal atau horizontal dibawah permukaan tanah hingga air tersebut memasuki kembali sistem air permukaan.
  • Air Permukaan – Air bergerak diatas permukaan tanah dekat dengan aliran utama dan danau; makin landai lahan dan makin sedikit pori-pori tanah, maka aliran permukaan semakin besar. Aliran permukaan tanah dapat dilihat biasanya pada daerah urban. Sungai-sungai bergabung satu sama lain dan membentuk sungai utama yang membawa seluruh air permukaan disekitar daerah aliran sungai menuju laut.

Air permukaan, baik yang mengalir maupun yang tergenang (danau, waduk, rawa), dan sebagian air bawah permukaan akan terkumpul dan mengalir membentuk sungai dan berakhir ke laut. Proses perjalanan air di daratan itu terjadi dalam komponen-komponen siklus hidrologi yang membentuk sisten Daerah Aliran Sungai (DAS).Jumlah air di bumi secara keseluruhan relatif tetap, yang berubah adalah wujud dan tempatnya.

Sumber: http://www.lablink.or.id/Hidro/Siklus/air-siklus.htm

SIKLUS HIDROLOGI

Siklus hidrologi diberi batasan sebagai suksesi tahapan-tahapan yang dilalui air dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer : evaporasi dari tanah atau laut maupun air pedalaman, kondensasi untuk membentuk awan, presipitasi, akumulasi di dalam tanah maupun dalam tubuh air, dan evaporasi-kembali.

Presipitasi dalam segala bentuk (salju, hujan batu es, hujan, dan lain-lain), jatuh ke atas vegetasi, batuan gundul, permukaan tanah, permukaan air dan saluran-saluran sungai (presipitasi saluran). Air yang jatuh pada vegetasi mungkin diintersepsi (yang kemudian berevaporasi dan/atau mencapai permukaan tanah dengan menetes saja maupun sebagai aliran batang) selama suatu waktu atau secara langsung jatuh pada tanah (through fall = air tembus) khususnya pada kasus hujan dengan intensitas yang tinggi dan lama. Sebagian presipitasi berevaporasi selama perjalanannya dari atmosfer dan sebagian pada permukaan tanah. Sebagian dari presipitasi yang membasahi permukaan tanah berinfiltrasi ke dalam tanah dan bergerak menurun sebagai perkolasi ke dalam mintakat (zone) jenuh di bawah muka air tanah. Air ini secara perlahan berpindah melalui akifer ke saluran-saluran sungai. Beberapa air yang berinfiltrasi bergerak menuju dasar sungai tanpa mencapai muka air tanah sebagai aliran bawah permukaan. Air yang berinfiltrasi juga memberikan kehidupan pada vegetasi sebagai lengas tanah. Beberapa dari lengas ini diambil oleh vegetasi dan transpirasi berlangsung dari stomata daun.

Setelah bagian presipitasi yang pertama yang membasahi permukaan tanah dan berinfiltrasi, suatu selaput air yang tipis dibentuk pada permukaan tanah yang disebut dengan detensi permukaan (lapis air). Selanjutnya, detensi permukaan menjadi lebih tebal (lebih dalam) dan aliran air mulai dalam bentuk laminer. Dengan bertambahnya kecepatan aliran, aliran air menjadi turbulen (deras). Air yang mengalir ini disebut limpasan permukaan. Selama perjalanannya menuju dasar sungai, bagian dari limpasan permukaan disimpan pada depresi permukaan dan disebut cadangan depresi. Akhirnya, limpasan permukaan mencapai saluran sungai dan menambah debit sungai.

Air pada sungai mungkin berevaporasi secara langsung ke atmosfer atau mengalir kembali ke dalam laut dan selanjutnya berevaporasi. Kemudian, air ini nampak kembali pada permukaan bumi sebagai presipitasi.

Sebagaimana dapat dilihat dari Gambar  dan penjelasan singkat tentang Siklus hidrologi di atas, tangkapan daerah aliran sungai terhadap presipitasi merupakan keluaran dari saling-tindak semua proses ini. Limpasan nampak pada sistem yang sangat kompleks setelah pelintasan presipitasi melalui beberapa langkah penyimpanan dan transfer. Kompleksitas ini meningkat dengan keragaman areal vegetasi, formasi-formasi geologi, kondisi tanah dan di samping ini juga keragaman-keragaman areal waktu dari faktor-faktor iklim.

Soemarto, 1987)Siklus Hidrologi (Sumber : Soemarto, 1987)

Gangguan Siklus Hidrologi Picu Banjir dan Kekeringan

Kapanlagi.com – Gangguan siklus hidrologi mengakibatkan banjir dan kekeringan, karena air hujan yang seharusnya meresap ke dalam tanah menjadi “air larian”, kata pakar air Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang Budi Santosa.

“Beban yang harus diterima saluran atau sungai di hilir menjadi lebih besar. Gangguan seperti ini bisa dilihat pada karakteristik sungai yang memiliki fluktuasi aliran cukup besar,” katanya.

Ia menjelaskan pada musim hujan debit aliran air sungai sangat besar bahkan terlalu besar, tetapi pada musim kemarau debit aliran air sungai sangat kecil bahkan kering sama sekali. Idealnya fluktuasi aliran sungai tidak terlalu besar atau hampir seragam.

Aliran air sungai pada musim kemarau berasal dari air di dalam tanah yang keluar dari mata air. “Kontribusi terbesar aliran sungai pada musim kemarau sebenarnya dari mata air,” katanya. Ia menduga banjir disebabkan menurunnya kapasitas saluran atau sungai akibat proses sedimentasi, buangan sampah atau bangunan air yang menghambat aliran.

Banjir yang terjadi di musim penghujan, karena sebagian besar air hujan yang jatuh ke permukaan tanah dialirkan sebagai “air larian” yang akan terbuang percuma ke laut. “Ekses yang ditimbulkan adalah berkurangnya air yang meresap ke dalam tanah yang berarti bahwa simpanan air di dalam tanah juga akan berkurang.”

“Padahal simpanan air tersebutlah yang memberikan kontribusi terhadap aliran air pada mata air dan sungai pada musim kemarau,” katanya. Banjir dan kekeringan yang sering terjadi hampir setiap tahun khususnya di Jawa Tengah, telah menunjukan adanya kerusakan lingkungan dalam skala yang cukup luas.

Banjir dan kekerangan disertai pencemaran di beberapa bagian sungai merupakan gambaran suatu krisis air yang sedang dan akan dihadapi pada masa mendatang. Usaha mengatasi masalah banjir dan kekeringan adalah meningkatkan besaran resapan air ke dalam tanah yang antara lain bisa dilakukan dengan menjaga kelestarian hutan dan menghambat laju “air larian” melalui pembuatan sumur resapan.

“Air hujan sebelum masuk ke saluran dibelokan terlabih dahulu ke sumur resapan sehingga kesempatan air meresap ke dalam tanah menjadi lebih besar,” kata Budi Santosa. (*/tut)

Sumber: Kapanlagi.com, Kamis, 17 Februari 2005 09:29





PENGOLAHAN TANAH MINIMUM

16 04 2010

Pengolahan Tanah Minimum

Pengolahan Tanah Minimum

Pengolahan tanah minimum adalah teknik konservasi tanah dimana gangguan mekanis terhadap tanah diupayakan sesedikit mungkin. Dengan cara ini kerusakan struktur tanah dapat dihindari sehingga aliran permukaan  dan erosi  berkurang. Teknik ini juga mengurangi biaya dan tenaga kerja untuk pengolahan tanah dan mengurangi biaya / tenaga kerja untuk penyiangan secara mekanik. Pengolahan tanah minimum cukup efektif dalam mengendalikan erosi, dan biasa dilakukan pada tanah-tanah yang berpasir dan rentan terhadap erosi.

Pengolahan tanah minimum hanya dapat dilakukan pada tanah yang gembur. Tanah gembur dapat terbentuk sebagai hasil dari penggunaan mulsa secara terus menerus dan / atau pemberian pupuk hijau / pupuk kandang / kompos dari bahan organik yang lain secara terus menerus. Penerapan teknik pengolahan tanah minimum selalu perlu disertai pemberian mulsa.

Keuntungan:

  • Menghindari kerusakan struktur tanah
  • Mengurangi aliran permukaan dan erosi
  • Memperlambat proses mineralisasi, sehingga penggunaan zat-zat hara dalam bahan-bahan organik lebih berkelanjutan.
  • Tenaga kerja yang lebih sedikit daripada pengelolaan penuh, sehingga mengurangi biaya produksi.
  • Dapat diterapkan pada lahan-lahan marginal yang jika tidak dengan cara ini mungkin tidak dapat diolah.

Kelemahan:

  • Persiapan bedengan yang kurang memadai dapat menyebabkan pertumbuhan yang kurang baik dan produksi yang rendah, terutama untuk tanaman seperti jagung dan ubi.
  • Perakaran mungkin terbatas dalam tanah yang berstruktur keras.
  • Lebih cocok untuk tanah yang gembur
  • Pemberian mulsa perlu dilakukan secara terus menerus
  • Herbisida diperlukan apabila pengendalian tanaman pengganggu tidak dilakukan secara manual / mekanis.

Faktor-faktopr yang mempengaruhi adopsi

Faktor biofisik

  • Dalam perladangan berpindah tanpa pembakaran, tanah mungkin tertutup dengan timbunan dedaunan yang menyukarkan lahan tersebut dibajak
  • Tidak cocok untuk tanah yang tidak gembur
  • Pemberian mulsa merupakan persyaratan yang mutlak
  • Penggunaan herbisida terus-menerus mungkin dapat memberikan dampak negatif terhadap tanah dan air tanah.

Faktor sosial ekonomi

  • Merupakan alternatif pengelolaan tanah tanpa penggunaan hewan.
  • Para petani dalam sistem berladang  berpindah biasanya sudah mengenal istem pengolahan minimum ini.
  • Biaya produksi relatif kecil
  • Dapat membentu dalam mengatasi keterbatasan tenaga kerja.

Sumber: Riri Fithriadi dkk / Peny. (1997). Pengelolaan Sumberdaya Lahan Kering di Indonesia; Kumpulan Informasi. Bogor: Pusat Penyuluhan Kehutanan.

Pengolahan Tanah Konservasi

Pengolahan tanah adalah setiap manipulasi mekanik terhadap tanah untuk menciptakan keadaan tanah yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Tujuan pokok pengolahan tanah adalah untuk menyiapkan tempat tumbuh bagi bibit, menciptakan daerah perakaran yang baik, membenamkan sisa-sisa tanaman dan memberantas gulma. Manfaat pengolahan tanah, baik di tegalan maupun di sawah, tidak boleh terlalu dibesar-besarkan mengingat waktu, tenaga dan biaya yang diperlukan untuk mengolah tanah tidak selalu sebanding dengan tambahan hasil yang didapat.

Dengan pengolahan tanah, tanah menjadi longgar dan lebih cepat menyerap air hujan sehingga mengurangi aliran permukaan (Musgrave and Free, 1936), akan tetapi pengaruh ini bersifat sementara. Tanah yang telah diolah sehingga menjadi longgar lebih mudah tererosi.

Untuk mencapai tujuan pengolahan tanah dan bersamaan dengan itu menghidanri erosi, disarankan tindakan berikut:

  • Tanah diolah seperlunya tergantung pada kondisi sifat fisik tanah
  • Pengolahan tanah dilakukan, untuk  bukan sawah, pada kandungan air tanah yang tepat (pF 3 sampai 4)
  • Gunakan herbisida ramah lingkungan untuk memberantas gulma.
  • Dalamnya pengolahan selalu dirubah
  • Pengolahan tanah dilakukan menurut kontur

Pengolahan tanah semacam ini disebut pengelolahan tanah minimum atau pengolahan tanah konservasi. Jika kondisi fisik tanah baik, artinya tanah gembur dan tidak terdapat lapisan padat pada kedalaman perakaran, maka pengolahan tanah dapat ditiadakan. Cara ini juga disebut tanpa olah tanah.

Sumber: Sitanala Arsya (2006). Konservasi Tanah dan Air. Bogor, IPB Press. Hal 154 – 155

Olah Tanah Konservasi (olah tanah minimum dan tanpa olah tanah)

Pengolahan tanah adalah setiap kegiatan mekanik yang dilakukan terhadap tanah dengan tujuan untuk memudahkan penanaman, menciptakan keadaan tanah yang gembur bagi pertumbuhan dan perkembangan akar tanaman sekaligus merupakan upaya pemberantasan gulma. Dalam kaitannya dengan konservasi tanah dan air, pengolahan tanah hendaknya dilakukan seperlunya saja. Untuk tanah yang berlereng curam pengolahan tanah sebaiknya diminimumkan, bahkan ditiadakan.Kegiatan pengolahan tanah biasa atau konvensional (dengan cara mencangkul atau membajak tanah dua kali dan diikuti dengan menghaluskan bongkahan tanah satu atau dua kali sebelum bertanam) lebih banyak bertujuan untuk memberantas gulma. Jika gulma dapat diatasi misalnya dengan penggunaan mulsa atau penggunaan herbisida, maka pengolahan tanah dapat dikurangi atau malah ditiadakan. Keunggulan dari tanaman tahunan adalah bahwa hampir semuanya tanaman ini tidak memerlukan pengolahan tanah. Hal ini dimungkinkan karena setelah tajuknya berkembang menaungi permukaan tanah pertumbuhan gulma akan sangat berkurang.

Olah tanah konservasi adalah suatu sistem pengolahan tanah dengan tetap mempertahankan setidaknya 30% sisa tanaman menutup permukaan tanah. Olah tanah konservasi dilakukan dengan cara:

  • Pengolahan tanah dalam bentuk larikan memotong lereng atau dengan mencangkul sepanjang larikan untuk memudahkan penanaman.
  • Tanpa olah tanah adalah sistem di mana permukaan tanah hanya dibersihkan dari gulma baik secara manual maupun dengan menggunakan herbisida. Sesudah pembersihan, tanaman langsung ditugalkan. Jika penugalan sulit dilakukan, dapat digunakan cangkul untuk memudahkan penanaman.

Keuntungan:

  • Menghemat tenaga kerja dan biaya
  • Memperbaiki struktur tanah melalui peningkatan pori makro. Proses ini terjadi karena dengan tanpa olah tanah, fauna (hewan) tanah seperti cacing menjadi lebih aktif.

Sumber: Fahmuddin Agus dan Widianto (2004). Petunjuk Praktis Konservasi Tanah Pertanian Lahan Kering. Bogor: WORLD AGROFORESTRY CENTRE ICRAF Southeast Asia. Hal 59-60








Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.